Tugas 6
HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL (HAKI)
Hak
Kekayaan Intelektual, disingkat “HKI” atau akronim “HaKI”, adalah padanan kata
yang biasa digunakan untuk Intellectual Property Rights (IPR), yakni
hak yang timbul bagi hasil olah pikir yang menghasikan suatu produk atau proses
yang berguna untuk manusia pada intinya HKI adalah hak untuk menikmati secara
ekonomis hasil dari suatu kreativitas intelektual. Objek yang diatur dalam HKI
adalah karya-karya yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia.
PRINSIP – PRINSIP HAK KEKAYAAN
INTELEKTUAL
Prinsip
– Prinsip Hak Kekayaan Intelektual, yaitu:
1. Prinsip Ekonomi
Yakni hak intelektual berasal dari
kegiatan kreatif suatu kemauan daya pikir manusia yang diekspresikan dalam
berbagai bentuk yang akan memeberikan keuntungan kepada pemilik yang
bersangkutan.
2. Prinsip Keadilan
Yakni di dalam menciptakan sebuah
karya atau orang yang bekerja membuahkan suatu hasil dari kemampuan intelektual
dalam ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang akan mendapat perlindungan dalam
pemiliknya.
3. Prinsip Kebudayaan
yakni perkembangan ilmu pengetahuan,
sastra, dan seni untuk meningkatkan kehidupan manusia
4. Prinsip Sosial
artinya hak yang diakui oleh hukum dan
telah diberikan kepada individu merupakan satu kesatuan sehingga perlindungan
diberikan bedasarkan keseimbangan kepentingan individu dan masyarakat.
KLASIFIKASI HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL
Berdasarkan
WIPO hak atas kekayaan intelaktual dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu hak
cipta ( copyright ) dan hak kekayaan industri (industrial property right). Hak
kekayaan industry ( industrial property right ) adalah hak yang mengatur segala
sesuatu tentang milik perindustrian, terutama yang mengatur perlindungan hukum.
Hak kekayaan industry berdasarkan pasal 1 Konvensi Paris mengenai perlindungan
Hak Kekayaan Industri Tahun 1883 yang telah di amandemen pada tanggal 2 Oktober
1979, meliputi:
a) Paten
b) Merek
c) Varietas tanaman
d) Rahasia dagang
e) Desain industry
f) Desain tata letak sirkuit terpadu
DASAR HUKUM HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL
1. UU Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak
Cipta
2. UU Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak
Cipta (Lembaran Negara RI Tahun 1982 Nomor 15)
3. UU Nomor 7 Tahun 1987 tentang
Perubahan atas UU Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara RI
Tahun 1987 Nomor 42)
4. UU Nomor 12 Tahun 1997 tentang
Perubahan atas UU Nomor 6 Tahun 1982 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 7
Tahun 1987 (Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 29)
HAK CIPTA
Hak
Cipta adalah hak khusus bagi pencipta untuk mengumumkan atau memperbanyak
ciptaannya, termasuk ciptaan yang dilindungi adalah ciptaan dalam bidang ilmu
pengetahuan, sastra dan seni. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Hak
Cipta adalah hak eksklusif bagi Pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan
atau memperbanyak Ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak
mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.(Pasal
1 ayat 1).
Dasar
Hukum HAK CIPTA, meliputi:
1. UU
Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta
2. UU
Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara RI Tahun 1982 Nomor 15)
3.
UU
Nomor 7 Tahun 1987 tentang Perubahan atas UU Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak
Cipta (Lembaran Negara RI Tahun 1987 Nomor 42)
4. UU
Nomor 12 Tahun 1997 tentang Perubahan atas UU Nomor 6 Tahun 1982 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 7 Tahun 1987
(Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 29)
HAK PATEN
Berdasarkan
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 Hak Paten adalah hak eksklusif yang diberikan
oleh Negara kepada Inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi, yang
untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri invensinya tersebut atau
memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakannya. Hak khusus
yang diberikan negara kepada penemu atas hasil penemuannya di bidang teknologi,
untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri penemuannya tersebut atau
memberikan persetujuan kepada orang lain untuk melaksanakannya. Yang dimaksud
dengan penemuan adalah kegiatan pemecahan masalah tertentu di bidang
teknologi yang berupa:
a. proses
b. hasil
produksi
c. penyempurnaan
dan pengembangan proses
d. penyempurnaan
dan pengembangan hasil produksi
Dasar
Hukum HAK PATEN:
1.
UU
Nomor 6 Tahun 1989 tentang Paten (Lembaran Negara RI Tahun 1989 Nomor 39)
2. UU
Nomor 13 Tahun 1997 tentang Perubahan UU Nomor 6 Tahun 1989 tentang Paten
(Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 30)
3.
UU
Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 109)
HAK MERK
Berdasarkan
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Hak Merek adalah tanda yang berupa gambar,
nama, kata, huruf- huruf, angka- angka, susunan warna, atau kombinasi dari
unsur- unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan
perdagangan barang atau jasa. Merek merupakan tanda yang digunakan untuk
membedakan produk (barang dan atau jasa) tertentu dengan yang lainnya dalam
rangka memperlancar perdagangan, menjaga kualitas, dan melindungi produsen dan
konsumen. Istilah – Istilah Merk:
· Merek
dagang adalah merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh
seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk
membedakan dengan barang-barang sejenis lainnya.
· Merek
jasa yaitu merek yang digunakan pada jasa yang diperdagangkan oleh
seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk
membedakan dengan jasa-jasa sejenis lainnya.
· Merek
kolektif adalah merek yang digunakan pada barang atau jasa dengan
karakteristik yang sama yang diperdagangkan oleh beberapa orang atau badan
hukum secara bersama-sama untuk membedakan dengan barang atau jasa sejenis
lainnya.
· Hak
atas merek adalah hak khusus yang diberikan negara kepada pemilik merek
yang terdaftar dalam Daftar Umum Merek untuk jangka waktu tertentu, menggunakan
sendiri merek tersebut atau memberi izin kepada seseorang atau beberapa orang
secara bersama-sama atau badan hukum untuk menggunakannya.
Dasar
Hukum HAK MERK:
1.
UU
Nomor 19 Tahun 1992 tentang Merek (Lembaran Negara RI Tahun 1992 Nomor 81)
2. UU
Nomor 14 Tahun 1997 tentang Perubahan UU Nomor 19 Tahun 1992 tentang Merek
(Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 31)
3. UU
Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 110)
DESAIN INDUSTRI
Berdasarkan
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000, Desain Industri adalah suatu kreasi tentang
bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna,
atau gabungan daripadanya yang berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi yang
memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola tiga dimensi atau dua
dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas
industri, atau kerajinan tangan.
RAHASIA DAGANG
Menurut
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 Rahasia Dagang adalah informasi yang tidak
diketahui oleh umum di bidang teknologi dan/atau bisnis, mempunyai nilai
ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha, dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik
Rahasia Dagang.
Tugas 5
Hukum Dagang
A.
HUBUNGAN HUKUM DAGANG DENGAN
HUKUM PERDATA
Hukum
dagang adalah hukum yang mengatur
tingkah laku manusia yang turut melakukan perdagangan untuk memperoleh
keuntungan. Sedangkan , hukum perdata adalah ketentuan yang mengatur hak-hak
dan kepentingan antara individu-individu dalam masyarakat.
Hukum
dagang dan hukum perdata merupakan dua hukum yang saling berkaitan. Hal ini
dapat dibuktikan di dalam Pasal 1 dan Pasal 15 KUH Dagang.
Pasal
1 KUH Dagang, menyebutkan bahwa KUH Perdata seberapa jauh dari padanya kitab
ini tidak khusus diadakan penyimpangan-penyimpangan, berlaku juga terhadap
hal-hal yang dibicarakan dalam kitab ini.
Pasal
15 KUH Dagang, menyebutkan bahwa segala persoalan tersebut dalam bab ini
dikuasai oleh persetujuan pihak-pihak yang bersangkutan oleh kitab ini dan oleh
hukum perdata.
Dengan
demikian, dapat diketahui kedudukan KUH Dagang terhadap KUH Perdata. KUH Dagang
merupakan hukum yang khusus ( lex specialis ) dan KUH Perdata merupakan hukum
yang bersifat umum ( lex generalis ).
B.
BERLAKUNYA HUKUM DAGANG
Perkembangan
hukum dagang di mulai sejak abad pertengahan eropa (1000/ 1500) yang terjadi di
Negara dan kota-kota di Eropa, tapi pada saat itu hukum Romawi tidak dapat
menyelesaikan perkara-perkara dalam perdagangan , maka dibuatlah hukum baru di
samping hukum Romawi yang berdiri sendiri pada abad ke-16 & ke- 17 yang
berlaku bagi golongan yang disebut hukum pedagang (koopmansrecht) khususnya
mengatur perkara di bidang perdagangan.
Kemudian
kodifikasi hukum Perancis tersebut tahun 1807 dinyatakan berlaku juga di
Nederland sampai tahun 1838. Usul KUHD Belanda inilah yang kemudian disahkan
menjadi KUHD Belanda tahun 1838. Akhirnya berdasarkan asas konkordansi pula,
KUHD Nederland 1838 ini kemudian menjadi contoh bagi pembuatan KUHD di
Indonesia. Pada tahun 1893 UU Kepailitan dirancang untuk menggantikan Buku III
dari KUHD Nederland dan UU Kepailitan mulai berlaku pada tahun 1896.
KUHD
Indonesia diumumkan dengan publikasi tanggal 30 April 1847, yang mulai berlaku
pada tanggal 1 Mei 1848. KUHD Indonesia itu hanya turunan belaka dari “Wetboek
van Koophandel”. Pada tahun 1906 Kitab III KUHD Indonesia diganti dengan
Peraturan Kepailitan yang berdiri sendiri di luar KUHD. Sehingga sejak tahun
1906 indonesia hanya memiliki 2 Kitab KUHD saja, yaitu Kitab I dan Kitab I.
Karena asas konkordansi juga maka pada 1 Mei 1948 di Indonesia diadakan KUHS.
C.
HUBUNGAN PENGUSAHA DAN
PEMBANTUNYA
Pengusaha adalah
seseorang yang melakukan atau menyuruh melakukan perusahaannya. Dalam
menjalankan perusahannya. Dalam menjalankan perusahaannya seorang pengusaha
dapat bekerja sendirian atau dapat dibantu oleh orang-orang lain disebut
“pembantu-pembantu perusahaan”. Orang-orang perantara ini dapat dibagi dalam
dua golongan. Golongan pertama terdiri dari orang-orang yang sebenarnya hanya
buruh atau pekerja. olongan kedua terdiri dari orang-orang yang tidak dapat
dikatakan bekerja pada seorang majikan, dalam golongan ini termasuk makelar,
komissioner.
Pembantu-pembantu
dalam perusahaan dapat dibagi menjadi dua fungsi, yaitu pembantu di dalam
perusahaan dan pembantu diluar perusahaan :
1.
Pembantu
di dalam perusahaan
Mempunyai hubungan yang bersifat sub ordinasi, yaitu hubungan atas dan bawah sehingga berlaku suatu perjanjian perubahan, misalnya pemimpin perusahaan, pemegang prokutasi, dan pegawai perusahaan.
Mempunyai hubungan yang bersifat sub ordinasi, yaitu hubungan atas dan bawah sehingga berlaku suatu perjanjian perubahan, misalnya pemimpin perusahaan, pemegang prokutasi, dan pegawai perusahaan.
2.
Pembantu
di Luar Perusahaan
Mempunyai hubungan yang bersifat koordinasi, yaitu hubungan yang sejajar sehingga berlaku suatu perjanjian pemberian kuasa antara pemberi kuasa dan penerima kuasa yang akan memperoleh upah, seperti yang diatur dalam pasal 1792 KUH Perdata.
Mempunyai hubungan yang bersifat koordinasi, yaitu hubungan yang sejajar sehingga berlaku suatu perjanjian pemberian kuasa antara pemberi kuasa dan penerima kuasa yang akan memperoleh upah, seperti yang diatur dalam pasal 1792 KUH Perdata.
D.
PENGUSAHA DAN KEWAJIBANNYA
Dalam
menjalankan usahanya tentu saja pengusaha memiliki kewajiban. Menurut
undang-undang, ada dua kewajiban yang harus dipenuhi oleh pengusaha, yaitu :
1. Membuat pembukuan
Pasal
6 KUH Dagang, menjelaskan makna pembukuan yakni mewajibkan setiap orang yang
menjalankan perusahaan supaya membuat catatan atau pembukuan mengenai kekayaan
dan semua hal yang berkaitan dengan perusahaan, sehingga dari catatan tersebut
dapat diketahui hak dan kewajiban para pihak.
2. Mendaftarkan Perusahaan
Dengan
adanya Undang-Undang No. 3 tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan maka
setiap orang atau badan yang menjalankan perusahaan menurut hukum wajib untuk
melakukan pendaftaran tentang segala sesuatu yang berkaitan dengan usahanya
sejak tanggal 1 Juni 1985.
E.
BENTUK – BENTUK BADAN USAHA
Di
Indonesia kita mengenal 3 macam bentuk badan yaitu :
1. Badan Usaha Milik Negara (BUMN)
2.
Badan
Usaha Milik Swasta
3. Koperasi
Pembagian
atas tiga bentuk Badan Usaha tersebut bersumber dari Undang – Undang 1945
khususnya pasal 33. Dalam pasal tersebut terutang adanya Konsep Demokrasi
Ekonomi bagi perekonomian Negara. Di mana dalam Konsep Demokrasi Ekonomi ini
terdapat adanya kebebasan berusaha bagi seluruh warga negaranya dengan batas
tertentu.
F.
PERSEROAN TERBATAS
Perseroan
Terbatas merupakan badan usaha yang dibentuk oleh dua orang atau lebih dengan
sistem dan modal yang sudah ditentukan oleh undang undang yang berlaku. PT memiliki
landasan hukum yang jelas seperti yang diatur dalam Undang-undang Nomor 40
Tahun 2007 Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang PERSEROAN
TERBATAS. Perseroan Terbatas dibagi ke dalam beberapa bentuk, diantaranya: Perseroan
Terbatas Tertutup dan Perseroan Terbatas Terbuka.
G.
KOPERASI
Sesuai
dengan UU No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian Indonesia, pengertian dari
koperasi adalah Badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum.
Koperasi bergerak berlandaskan prinsip koperasi,sekaligus sebagai gerakan
ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.Adapun Prinsip-prinsip
Koperasi adalah sbb ; Pembagian SHU dilakukan secara adil dan sebanding
berdasar jasa usaha masing-masing anggota, Kemandirian, Pembagian balas jasa yang
terbatas pada modal, Keanggotan bersifat terbuka dan sukarela, Pengelolaan
dilakukan secara demokratis.
H.
YAYASAN
Yayasan
adalah suatu badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan
diperuntukkan dalam mencapai tujuan tertentu dibidang sosial, keagamaan, dan
kemanusiaan yang tidak mempunyai anggota. Yayasan dapat mendirikan badan usaha
yang kegiatannya sesuai dengan maksud dan tujuan yayasan, susilaan. Pendirian
suatu yayasan berdasarkan undang-undang No. 16 Tahun 2001 tentang yayasan, yang
diubah dengan Undang-undang No. 28 Tahun 2004.
I.
BADAN USAHA MILIK NEGARA
merupakan
suatu unit usaha yang sebagian besar atau seluruh modal berasal dari kekayaan
negara yang dipisahkan serta membuat suatu produk atau jasa yang
sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. BUMN juga merupakan salah satu sumber
penerimaan keuangan negara yang nilainya cukup besar. BUMN diatur dengan
berdasarkan undang-undang nomor 9 tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara.
Badan Usaha Milik Negara dapat berupa Perusahaan Jawatan ( perjan ) atau
Department Agency; Perusahaan Umum ( Perum ) atau Public Corporation.
Tugas 4
Hukum perjanjian
Menurut Mariam Darus, standar kontrak
terbagi 2, yaitu umum dan khusus.Kontrak standar umum artinya kontrak yang
isinya telah disiapkan lebih dahulu oleh kreditur dan disodorkan kepada
debitur. Kontrak standar khusus, artinya kontrak standar yang ditetapkan
pemerintah baik adanya dan berlakunya untuk para pihak ditetapkan sepihak oleh
pemerintah.
Menurut Pasal 1313 KUH Perdata
Perjanjian adalah Perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan
dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.Macam-macam perjanjian : Perjanjian
jual-beli, Perjanjian tukar-menukar, Perjanjian sewa-menyewa, Perjanjian
persekutuan,Perjanjian perkumpulan,Perjanjian hibah,Perjanjian penitipan barang
dsb.
Syarat
syahnya perjanjian yaiutu : Adanya kesepakatan kedua belah pihak, Kecakapan
untuk melakukan perbuatan hokum, Adanya Obyek, Adanya kausa yang halal
Ada
beberapa teori yang bisa digunakan untuk menentukan saat lahirnya kontrak
yaitu:
- Teori
Pernyataan (Uitings Theorie) :
Menurut teori
ini, kontrak telah ada/lahir pada saat atas suatu penawaran telah ditulis surat
jawaban penerimaan. Dengan kata lain kontrak itu ada pada saat pihak lain
menyatakan penerimaan/akseptasinya.
- Teori
Pengiriman (Verzending Theori) :
Menurut teori
ini saat pengiriman jawaban akseptasi adalah saat lahirnya kontrak. Tanggal cap
pos dapat dipakai sebagai patokan tanggal lahirnya kontrak.
- Teori
Pengetahuan (Vernemingstheorie) :
Menurut teori
ini saat lahirnya kontrak adalah pada saat jawaban akseptasi diketahui isinya
oleh pihak yang menawarkan.
- Teori
penerimaan (Ontvangtheorie) :
Menurut teori
ini saat lahirnya kontrak adalah pada saat diterimanya jawaban, tak peduli
apakah surat tersebut dibuka atau dibiarkan tidak dibuka. Yang pokok adalah
saat surat tersebut sampai pada alamat si penerima surat itulah yang dipakai
sebagai patokan saat lahirnya kontrak.
Pembatalan Perjanjian Suatu perjanjian
dapat dibatalkan oleh salah satu pihak yang membuat perjanjian atau batal
demi hukum. Perjanjian yang dibatalkan oleh salah satu pihak biasanya terjadi
karena : Adanya suatu pelanggaran dan pelanggaran tersebut tidak diperbaiki
dalam jangka waktu yang ditentukan atau tidak dapat diperbaiki. Pihak pertama
melihat adanya kemungkinan pihak kedua mengalami kebangkrutan atau secara
financial tidak dapat memenuhi kewajibannya. Terkait resolusi atau perintah
pengadilan, Terlibat hukum, Tidak lagi memiliki lisensi, kecakapan atau
wewenang dalam melaksankan perjanjian.
Tugas 3
Definisi hukum perikatan
Perikatan dalam bahasa Belanda
disebut“verbintenis”.Istilah perikatan ini lebih umum dipakai dalam literatur
hukum di Indonesia. Perikatan dalam hal ini berarti; hal yang mengikat
orangyang satu terhadap orang yang lain. Hal yang mengikat itu menurut
kenyataannya dapat berupa perbuatan, misalnya jual beli barang. Dapat
berupa peristiwa, misalnya lahirnya seorang bayi,meninggalnya seorang. Dapat
berupa keadaan, misalnya; letak pekarangan yang berdekatan,letak rumah yang bergandengan
atau letak rumah yang bersusun (rusun). Karena hal yangmengikat itu selalu ada
dalam kehidupan bermasyarakat, maka oleh pembentuk undang-undangatau oleh
masyarakat sendiri diakui dan diberi ‘akibat hukum’. Dengan demikian, perikatan
yangterjadi antara orang yang satu dengan yang lain itu disebut hubungan
hukum.Jika dirumuskan, perikatan adalah adalah suatu hubungan hukum dalam
lapangan harta kekayaanantara dua orang atau lebih di mana pihak yang satu
berhak atas sesuatu dan pihak lain berkewajiban atas sesuatu. Hubungan
hukum dalam harta kekayaan ini merupakan suatu akibathukum, akibat hukum dari
suatu perjanjian atau peristiwa hukum lain yang menimbulkan perikatan.
Dari rumusan ini dapat diketahui bahwa perikatan itu terdapat dalam bidang
hukumharta kekayaan (law of property), juga terdapat dalam bidang hukum
keluarga(family law), dalam bidang hukum waris(law of succession) serta dalam
bidang hukum pribadi (personal law).
DasarHukum
Perikatan
Dasar hukum perikatan berdasarkan KUHP perdata terdapat tiga sumber adalah sebagai berikut.
Perikatan yang berasal dari undang-undang dibagi lagi menjadi undang-undang saja dan undang-undang dan perbuatan manusia. Hal ini tergambar dalam Pasal 1352 KUH Perdata :”Perikatan yang dilahirkan dari undang-undang, timbul dari undang-undang saja (uit de wet allen) atau dari undang-undang sebagai akibat perbuatan orang” (uit wet ten gevolge van’s mensen toedoen).
Adapun bentuk dari wansprestasi bisa berupa empat kategori, yakni :
1. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya;
2. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikan;
3. Melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat;
4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.
Akibat-akibat wansprestasi berupa hukuman atau akibat-akibat bagi debitur yang melakukan wansprestasi , dapat digolongkan menjadi tiga kategori, yakni
Di dalam pembatasan tuntutan ganti rugi telah diatur dalam Pasal 1247 dan Pasal 1248 KUH Perdata.
Pembatalan perjanjian atau pemecahan perjanjian bertujuan membawa kedua belah pihak kembali pada keadaan sebelum perjanjian diadakan.
Peralihan risiko adalah kewajiban untuk memikul kerugian jika terjadi suatu peristiwa diluarkesalahan salah satu pihak yang menimpa barang dan menjadi obyek perjanjian sesuai dengan Pasal 1237 KUH perdata.
Dasar hukum perikatan berdasarkan KUHP perdata terdapat tiga sumber adalah sebagai berikut.
Perikatan yang berasal dari undang-undang dibagi lagi menjadi undang-undang saja dan undang-undang dan perbuatan manusia. Hal ini tergambar dalam Pasal 1352 KUH Perdata :”Perikatan yang dilahirkan dari undang-undang, timbul dari undang-undang saja (uit de wet allen) atau dari undang-undang sebagai akibat perbuatan orang” (uit wet ten gevolge van’s mensen toedoen).
Adapun bentuk dari wansprestasi bisa berupa empat kategori, yakni :
1. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya;
2. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikan;
3. Melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat;
4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.
Akibat-akibat wansprestasi berupa hukuman atau akibat-akibat bagi debitur yang melakukan wansprestasi , dapat digolongkan menjadi tiga kategori, yakni
Di dalam pembatasan tuntutan ganti rugi telah diatur dalam Pasal 1247 dan Pasal 1248 KUH Perdata.
Pembatalan perjanjian atau pemecahan perjanjian bertujuan membawa kedua belah pihak kembali pada keadaan sebelum perjanjian diadakan.
Peralihan risiko adalah kewajiban untuk memikul kerugian jika terjadi suatu peristiwa diluarkesalahan salah satu pihak yang menimpa barang dan menjadi obyek perjanjian sesuai dengan Pasal 1237 KUH perdata.
·
Perikatan
yang timbul dari persetujuan (perjanjian).
·
Perikatan
yang timbul undang-undang.
·
Perikatan terjadi bukan perjanjian, tetapi
terjadi karena perbuatan melanggar hukum (onrechtmatige
daad) dan perwakilan sukarela ( zaakwarneming).
Azas-azas
dalam hukum perikatan
Asas-asas
dalam hukum perikatan diatur dalam Buku III KUH Perdata, yakni menganut azas
kebebasan berkontrak dan azas konsensualisme.
·
Asas
Kebebasan Berkontrak Asas kebebasan berkontrak terlihat di dalam Pasal 1338
KUHP Perdata yang menyebutkan bahwa segala sesuatu perjanjian yang dibuat
adalah sah bagi para pihak yang membuatnya dan berlaku sebagai undang-undang
bagi mereka yang membuatnya.
·
Asas
konsensualisme Asas konsensualisme, artinya bahwa perjanjian itu lahir pada
saat tercapainya kata sepakat antara para pihak mengenai hal-hal yang pokok dan
tidak memerlukan sesuatu formalitas.
Dengan demikian, azas konsensualisme
lazim disimpulkan dalam Pasal 1320 KUHP Perdata.
Untuk sahnya
suatu perjanjian diperlukan empat syarat adalah
1. Kata
Sepakat antara Para Pihak yang Mengikatkan Diri Kata sepakat antara para pihak
yang mengikatkan diri, yakni para pihak yang mengadakan perjanjian harus saling
setuju dan seia sekata dalam hal yang pokok dari perjanjian yang akan diadakan
tersebut.
2. Cakap untuk
Membuat Suatu Perjanjian Cakap untuk membuat suatu perjanjian, artinya bahwa
para pihak harus cakap menurut hukum, yaitu telah dewasa (berusia 21 tahun) dan
tidak di bawah pengampuan.
3. Mengenai
Suatu Hal Tertentu Mengenai suatu hal tertentu, artinya apa yang akan
diperjanjikan harus jelas dan terinci (jenis, jumlah, dan harga) atau
keterangan terhadap objek, diketahui hak dan kewajiban tiap-tiap pihak, sehingga
tidak akan terjadi suatu perselisihan antara para pihak.
4. Suatu sebab
yang Halal Suatu sebab yang halal, artinya isi perjanjian itu harus mempunyai
tujuan (causa) yang diperbolehkan oleh undang-undang, kesusilaan, atau
ketertiban umum
Wanprestasi dan
Akibat-akibatnya
Wansprestasi timbul apabila salah satu
pihak (debitur) tidak melakukan apa yang diperjanjikan.
Akibat-akibat Wansprestasi
1. Membayar
Kerugian yang Diderita oleh Kreditur (Ganti Rugi)
2. Pembatalan
Perjanjian atau Pemecahan Perjanjian
3. Peralihan
Risiko
Hapusnya Perikatan
Perikatan itu
bisa hapus jika memenuhi kriteria-kriteria sesuai dengan Pasal 1381 KUH
Perdata. Ada beberapa cara penghapusan suatu perikatan adalah sebagai berikut :
Ø
Karena pembayaran
Ø
Karena penawaran pembayaran tunai, diikuti dengan
penyimpanan atau penitipan
Ø
Karena pembaharuan hutang
Ø
Karena perjumpaan utang atau kompensasie. Karena
pencampuran utang
Ø
Karena pembebasan utang
Ø
Karena musnahnya barang yang terutang
Ø
Karena batal atau pembatalan
Ø
Karena berlakunya syarat pembatalan
Ø Karena lewat waktu
atau daluarsa
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TugaS 2
Hukum
Perdata
Hukum
Perdata adalah ketentuan yang mengatur hak-hak dan kepentingan antara
individu-individu dalam masyarakat.
Dalam tradisi hukum di daratan Eropa (civil law) dikenal pembagian hukum
menjadi dua yakni hukum publik dan hukum privat atau hukum perdata. Dalam
sistem Anglo-saxon (common
law) tidak dikenal pembagian semacam ini. Hukum perdata yang berlaku di Indonesia
adalah hukum perdata barat
Belanda yang pada awalnya berinduk pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
yang aslinya berbahasa Belanda atau dikenal dengan Burgerlijk Wetboek dan biasa
disingkat dengan B.W. Sebagian materi B.W. sudah dicabut berlakunya & sudah
diganti dengan Undang-Undang RI misalnya mengenai UU Perkawinan, UU Hak
Tanggungan.
Sejarah Hukum Perdata
Hukum
perdata Belanda berasal dari hukum perdata Perancis yaitu yang disusun
berdasarkan hukum Romawi 'Corpus Juris Civilis'yang pada waktu itu dianggap
sebagai hukum yang paling sempurna. Hukum Privat yang berlaku di Perancis
dimuat dalam dua kodifikasi yang disebut (hukum perdata) dan Code de
Commerce (hukum dagang). Sewaktu Perancis menguasai Belanda(1806-1813), kedua
kodifikasi itu diberlakukan di negeri Belanda yang masih dipergunakan terus
hingga 24 tahun sesudah kemerdekaan Belanda dari Perancis (1813). Pada Tahun
1814 Belanda mulai menyusun Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Sipil) atau KUHS
Negeri Belanda, berdasarkan kodifikasi hukum Belanda yang dibuat oleh J.M.
Kemper disebut Ontwerp Kemper. Namun, sayangnya Kemper meninggal dunia
pada 1824 sebelum
menyelesaikan tugasnya dan dilanjutkan oleh Nicolai yang menjabat sebagai Ketua
Pengadilan Tinggi Belgia.
Sistematika
Hukum Perdata
Ø Menurut
Ilmu Hukum/Ilmu Pengetahuan, yaitu terdiri :
1. Hukum
tentang orang/hukum perorangan/badan pribadi (personen recht)
2. Hukum
tentang keluarga/hukum keluarga (Familie Recht)
3. Hukum
tentang harta kekyaan/hukum harta kekayaan/hukum harta benda (vermogen recht)
4. Hukum
waris/erfrecht
Ø Menurut
Undang-Undang/Hukum,yaitu terdiri dari :
1. buku
I ( tentang orang/van personen)
2. buku
II (tentang benda/van zaken)
3. Buku
III tentang perikatan/van verbintenisen
4. Buku
IV tentang pembuktian dan daluarsa/van bewijs en verjaring
Apabila
kita gabungkan sistematika menurut ilmu pengetahuan ke dalam sistematika,menurut
KUHPerdata maka:Hukum perorangan termasuk Buku I, Hukum keluarga termasuk Buku
I Hukum harta kekayaan termasuk buku II, sepanjang yang bersifat absolute dan
termasuk Buku III sepanjang yang bersifat relative Hukum waris termasuk Buku II
karena Buku II mengatur tentang benda sedangkan hukum waris juga mengatur benda
dari pewaris/orang yang sudah meninggal karena pewarisan merupakan salah satu
cara untuk memperoleh hak milik yang diatur dalam pasa 584 KUHperdata (terdapat
dalam Buku II)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tugas 1
PENGERTIAN DAN JENIS-JENIS HUKUM
Tugas 1
PENGERTIAN DAN JENIS-JENIS HUKUM
A. Pengertian
Hukum
Hukum adalah suatu sistem yang
dibuat manusia untuk membatasi tingkah laku manusia agar tingkah laku manusia
dapat terkontrol , hukum adalah aspek terpenting dalam pelaksanaan
atas rangkaian kekuasaan kelembagaan, Hukum mempunyai tugas untuk
menjamin adanya kepastian hukum dalam masyarakat. Oleh karena itu setiap
masyarat berhak untuk mendapat pembelaan didepan hukum sehingga dapat di
artikan bahwa hukum adalah peraturan atau ketentuan-ketentuan tertulis maupun
tidak tertulis yang mengatur kehidupan masyarakat dan menyediakan sangsi bagi
pelanggarnya.
B. Jenis-Jenis Hukum
Hukum secara umum dapat dibagi menjadi dua, yaitu Hukum Publik dan
Hukum Privat.
Hukum Publik
- Hukum
Tata Negara
Hukum tata negara adalah keseluruhan aturan hukum yang mengatur
bentuk-bentuk dan susunan negara, alat-alat perlengkapan negara, tugas-tugas
negara, serta hubungan alat-alat perlengkapan negara.
- Hukum Administrasi Negara (Hukum Tata
Usaha Negara)
Hukum tata usaha negara atau disebut juga hukum tata pemerintahan,
yaitu hukum yang mengatur cara-cara menjalankan tugas (hak dan kewajiban) dari
kekuasaan alat-alat perlengkapan negara.
- Hukum Pidana
Hukum acara pidana adalah peraturan-peraturan (hukum) yang berisi
tata cara penyelesaian perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum pidana. Hukum
acara pidana adalah hukum yang mengatur proses penyelesaian kasus pidana di
tingkat pengadilan.
4. Hukum Internasional (Perdata dan Publik)
a. Hukum perdata
internasional
yaitu hukum yang mengatur hubungan hukum antara warga negara suatu
negara dan warga negara dari negara lain dalam hubungan internasional.
b. Hukum publik
internasional (hukum antar negara)
yaitu hukum yang mengatur hubungan hukum antara negara yang satu
dan negara-negara lain dalam hubungan internasional
Hukum Privat
- Hukum
sipil dalam arti luas (Hukum perdata dan hukum dagang)
Hukum perdata adalah hukum yang mengatur hubungan antara orang
yang satu dan yang lain dengan menitikberatkan kepada kepentingan perseorangan.
Hukum dagang adalah hukum yang menurut sebagian sarjana ahli hukum
merupakan bagian dalam hukum perdata.
- Hukum
sipil dalam arti sempit (Hukum perdata saja)
PROFIL KOPERASI
KABUPATEN LAMONGAN
I. KELEMBAGAAN
1. Nama Koperasi : KUD FAJAR
2. Badan Hukum, Nomor :
1779/BH/PAD/KWH/96 Tgl, 20-12-1996
3. Alamat :
- Alamat : Ds. Bakalan Pule Kec. Tikung
-
Propinsi : Jawa Timur
-
Telepon/Fax : 0322-311148
4. Pengurus :
- Ketua :Pudi Astiono,
SE. MMA
- Wakil
Ketua : Parno
-
Sekretaris :H.
San Suprapto
- Wakil
Sekretaris :Ach. Bisri, SH
-
Bendahara :Mat Sutarto, SE
5. Pengawas :
-
Koordinator :H. M.
Farhan, SH
- Anggota :H. Tulus
- Anggota :H. Ladri
6. Karyawan :
- Manajer
: 1
Org
-
Karyawan : 8 Org
7. Keanggotaan : 171 Org
8. RAT Terakhir : 2007 Tgl
Pelaksanaan RAT, 22-3-2008
9. Klasifikasi Kes. Kop : B
II. USAHA
1. Usaha Inti : - USP : Omzet
: Rp. 969.672.723,-
- Pangan : Omzet : Rp. 9.000.000.000,-
2. Usaha Penunjang :
- Listrik
: Omzet :
Rp. 11.905.750,-
- USP
Benjeng : Omzet
: Rp. 17.968.550,-
- Waserda
: Omzet : Rp.
24.607.177,-
III. PERMODALAN
1. Modal Sendiri : Rp. 200.477.178,-
2. Modal Luar : Rp. 4.603.468.129,-
3. Total Asset : Rp. 4.803.945.307,-
4. Volume Usaha : Rp. 9.969.672.723,-
5. Pendapatan Kotor : Rp. 195.288.796,-
6. HPP dan Biaya-biaya : Rp. 155.086.638,-
7. Sisa Hasil Usaha : Rp. 40.202.158,-
IV. LAIN-LAIN
1. Mitra Kerja : 1. PLN 3. BRI
2. KPRI Buras 4. BNI
2. Fasilitas yang pernah
diterima dari Pemerintah
-
Kabupaten : Rp. 150.000.000, Jenis
Program : Pangan
-
Propinsi : Rp. - Jenis
Program :
- Pusat :
Rp. 375.000.000,- Jenis
Program : Sapi .
3. Pembayaran Pajak : Rp.
4.020.200,-
PENDAPAT TOKOH MASYARAKAT DAN MASYARAKAT TENTANG KOPERASI DI INDONESIA
Pendapat-pendapat ini dari tokoh masyarakat dan masyarakat,
diantaranya:
1.
Bpk. Saunan (Ketua RT)
Koperasi adalah bentuk badan usaha yang
berbeda dengan bentuk badan usaha lain. Koperasi bertujuan untuk kemakmuran
anggotanya dan tidak bertujuan untuk mencapai keuntungan sebesar-besarnya.
Melalui tujuan ini, maka, segala kegiatan koperasi ditujukan untuk membuat
kehidupan anggotanya lebih baik.Tapi seringkali perkembangan koperasi berbagai
hambatan. Hambatan yang paling mencolok antara lain keterbatasan sumber daya
manusia (SDM). Seringkali koperasi yang telah memiliki modal yang cukup serta
fasilitas yang menunjang menjadi terpuruk gara-gara ketiadakan sumber daya
manusia yang profesional dan berkualitas. Keberadaan SDM yang baik menjadi
sangat penting tatkala koperasi menginginkan keeksisan bahkan kemajuan lebih
lanjut.
2.
Bpk. Moh. Nahar (masyarakat)
Koperasi adalah suatu wadah dalam
masyarakat yang mempunyai peranan sangat penting yaitu mensejahterakan anggota
khususnya dan masyarakat pada umumnya. Di dalamnya perlu dilaksanakan
program-program yang bermanfaat dan memberikan prioritas kepada anggotanya.
Pengurus kepentingan pembangunan koperasi di Indonesia masih harus membenahi
koperasi pada saat ini. Pemerintah harus meningkatkan kegunaan koperasi dan
pembenahan koperasi lebih lanjut agar usaha-usaha mikro di Indonesia dapat
berkembang bagi masyarakat Indonesia itu sendiri. Menurutnya, koperasi diyakini
menjadi solusi dalam pengentasan kemiskinan dan pembuka lapangan kerja melalui
perusahaan yang dimiliki sehingga pemerataan pengelolaan sumber daya dapat
diwujudkan dengan keterlibatan sebagian besar masyarakat.
Dari pendapat tokoh masyarakat dan juga
masyarakat diatas, saya dapat menarik kesimpulan bahwa pada hakekatnya
koperasi adalah suatu cara yang dilakukan sekelompok orang untuk memenuhi
kebutuhan hidupnya dengan membentuk usaha bersama, modal yang terbatas dan
tanggung jawab pengelolaannya dengan tanpa pemaksaan dari manapun dan tidak
disertai mencari keuntungan untuk perorangan, badan atau organisasi. Koperasi
di Indonesia akan maju dikarena kan setiap tahunnya anggota koperasi
di Indonesia meningkat dua kali lipat tetapi untuk lebih baik lagi koperasi
Indonesia, ada beberapa hal yang harus diperbaiki dalam system dan fasilitas
koperasi terutama di daerah seperti KUD. Struktur organisasi koperasi
Indonesia mirip organisasi pemerintah/lembaga kemasyarakatan yang terstruktur
dari primer sampai tingkat nasional. Hal ini menjadi kurang efektif nya peran
organisasi sekunder dalam membantu koperasi primer. Fenomena ini dimasa yang
akan datang harus diubah karena adanya perubahan orientasi bisnis yang
berkembang dengan globalisasi. Untuk mengubah arah ini hanya mampu dilakukan
bila penataan mulai diletakkan pada daerah otonom. Permodalan menjadi masalah
utama dalam koperasi yang bisa menjadikan koperasi lebih maju dan meningkat
anggotanya.
v Koperasi produksi
Koperasi produksi adalah koperasi yang berusaha untuk menggiatkan para aggotanya dalam menghasilkan produk tertentu yang biasa diproduksinya serta sekaligus mengkoordinir pemasarannya, dengan demikian para produsen akan memperoleh kesamaan harga yang wajar atau sesuai dan mudah memasarkannya. Contoh : Koperasi kerajinan dan koperasi industri.
v Koperasi konsumsi
Koperasi konsumsi adalah usaha bersama di bidang ekonomi. Tujuannya membantu, mendidik, dan melayani para anggotanya dengan jalan menyediakan barang-barang konsumsi bagi anggotanya. Koperasi konsumsi bertujuan agar para anggotanya dapat membeli barang barang konsumsi dengan kualitas yang baik dengan harga yang layak dan terjangkau. Contoh : Koperasi siswa, Koperasi pegawai indosat dan KPRI adalah Koperasi Keluarga Guru Jakarta (KKGJ).
v Koperasi kredit atau simpan pinjam
Koperasi ini didirikan untuk memberi kesempatan kepada anggotanya memperoleh pinjaman dengan mudah dan bunga ringan. Koperasi simpan pinjam berusaha untuk,“mencegah para anggotanya terlibat dalam jeratan kaum lintah darat pada waktu mereka memerlukan sejumlah uang, dengan jalan menggiatkan tabungan dan mengatur pemberian pinjaman uang, dengan bunga yang serendah-rendahnya”. Koperasi simpan pinjam menghimpun dana dari para anggotanya yang kemudian menyalurkan kembali dana tersebut kepada para anggotanya. Contoh : Koperasi simpan Pinjam.
v Koperasi serba usaha
Koperasi serba usaha adalah koperasi yang melakukan berbagai usaha di berbagai segi ekonomi , seperti bidang produksi, komsumsi, perkreditan, dan jasa. Contoh : Koperasi Unit Desa.
v Koperasi jasa
Koperasi jasa adalah koperasi yang didirikan untuk memberikan pelayanan atau jasa kepada para anggotanya dengan pelayanan yang lebih meningkat,Contoh koperasi angkutan, koperasi perlistrikan dan lain-lain.
Ekonomi Koperasi
Pengertian Koperasi Menurut Istilah
Pengertian koperasi secara bahasa berawal dari kata ”co” yang berarti bersama dan ”operation” (Koperasi operasi) artinya bekerja. Jadi pengertian koperasi adalah kerja sama. Sedangkan pengertian umum koperasi adalah : suatu kumpulan orang-orang yang mempunyai tujuan sama, diikat dalam suatu organisasi yang berasaskan kekeluargaan dengan maksud mensejahterakan anggota. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang atau badan hukum yang berlandaskan pada asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi. Kegiatan usaha koperasi merupakan penjabaran dari UUD 1945 pasal 33 ayat (1). Dengan adanya penjelasan UUD 1945 Pasal 33 ayat (1) koperasi berkedudukan sebagai soko guru perekonomian nasional dan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam sistem perekonomian nasional. Sebagai salah satu pelaku ekonomi, koperasi merupakan organisasi ekonomi yang berusaha menggerakkan potensi sumber daya ekonomi demi memajukan kesejahteraan anggota. Karena sumber daya ekonomi tersebut terbatas, dan dalam mengembangkan koperasi harus mengutamakan kepentingan anggota, maka koperasi harus mampu bekerja seefisien mungkin dan mengikuti prinsip-prinsip koperasi dan kaidah-kaidah ekonomi.
Landasan Hukum Koperasi
”Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas azas kekeluargaan”.
Perbedaan sistem ekonomi campuran dan pasar
sistem ekonomi campuran
Perekonomian pasar campuran atau mixed market economies adalah gabungan antara sistem perekonomian pasar dan terencana. Menurut Griffin, tidak ada satu negara pun di dunia ini yang benar-benar melaksanakan perekonomian pasar atau pun terencana, bahkan negara seperti Amerika serikat. Meskipun dikenal sangat bebas, pemerintah Amerika Serikat tetap mengeluarkan beberapa peraturan yang membatasi kegiatan ekonomi. Misalnya larangan untuk menjual barang-barang tertentu untuk anak di bawah umur, pengontrolan iklan dan lain-lain. Begitu pula dengan negara-negara perekonomian terencana. Saat ini, banyak negara-negara blok Timur yang telah melakukan pengubahan status perusahaaan pemerintah menjadi perusahaan swasta.
Ciri-ciri sistem ekonomi campuran :
1. Kegiatan ekonomi dilakukan oleh pemerintah dan oleh swasata
2. Transaksi ekonomi terjadi di pasar, dan ada campuran tangan pemerintah
3. Ada persaingan serta masih ada control dari pemerintah
Kebaikan sistem ekonomi campuran
1. Kebebasan berusaha
2. Hak individu berdasarkan sumber produksi walaupun ada batas
3. Lebih mementingkan umum dari pada pribadi
Kelemahan sistem ekonomi campuran
1. Beban pemerintah berat dari pada beban swasta
2. Pihak swasta kurang memaksimalkan keuntungan
Sulit menentukan batas ekonomi yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta “ Sistem ekonomi campuran banyak dianut oleh Negara berkembang”.
Sistem ekonomi campuran merupakan penggabungan anatara mekanisme pasar dengan campur tangan pemerintah. Sistem ekonomi campuran ini juga dibedakan ke dalam dua jenis sistem ekonomi, yaitu Market socialism dimana peran pemerintah yang tampak lebih dominan dan Social Market dimana mekanisme pasarlah yang lebih dominan walaupun tetap ada campur tangan dari pemerintah. Contoh negara yang menganut sistem ekonomi campuran Market Socialism adalah Swedia. Sedangkan contoh negara yang menganut sistem ekonomi campuran Social Market adalah Inggris dan Jerman.
Dalam sistem ekonomi campuran, tujuan campur tangan peran pemerintah dalam kegiatan perekonomian adalah untuk mengoreksi distorsi ekonomi. Diakuinya hak kepemilikan pribadi dalam sistem ekonomi campuran ini tidak membuat semua faktor produksi yang vital / penting juga bisa menjadi kepemilikan pribadi karena kepemilikan faktor produksi yang vital akan tetap diatur dan diawasi oleh pemerintah. Selain itu, pemerintah akan memberikan jaminan sosial serta mengupayakan pemerataan distribusi pendapatan. Tentang penetapan harga, walaupun harga-harga ditentukan oleh mekanisme pasar, namun bila diperlukan pemerintah juga perlu mengadakan pengawasan serta koreksi terhadap harga-harga tersebut.
Karena merupakan penggabungan dari sistem ekonomi pasar dan sistem ekonomi komando, Penerapan sistem ekonomi campuran ini akan mengurangi berbagai kelemahan dari sistem ekonomi pasar dan sistem ekonomi komando yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat karena berimbangnya peran pemerintah dan swasta dalam menjalankan kegiatan perekonomian.
Dalam sistem ekonomi campuran, pemerintah dan swasta dalam hal ini masyarakat saling berinteraksi dalam memecahkan masalah ekonomi. Kegiatan ekonomi masyarakat diserahkan kepada kekuatan pasar, namun sampai batas tertentu pemerintah tetap melakukan kendali dan campur tangan dengan tujuan agar perekonomian tidak lepas kendali dan tidak hanya menguntungkan pemilik modal besar. Pada saat ini, kecenderungan untuk menerapkan sistem ekonomi pada berbagai negara semakin meningkat karena pada dasarnya tidak ada negara yang bisa dengan murni menerapkan sistem ekonomi pasar maupun sistem ekonomi komando
Perekonomian Pasar
Perekonomian pasar bergantung pada kapitalisme dan liberalisme untuk menciptakan sebuah lingkungan di mana produsen dan konsumen bebas menjual dan membeli barang yang mereka inginkan (dalam batas-batas tertentu). Sebagai akibatnya, barang yang diproduksi dan harga yang berlaku ditentukan oleh mekanisme penawaran-permintaan.
CIRI – CIRI EKONOMI PASAR
Ciri dari sistem ekonomi pasar adalah :
1. Setiap orang bebas memiliki barang, termasuk barang modal
2. Setiap orang bebas menggunakan barang dan jasa yang dimilikinya.
3. Aktivitas ekonomi ditujukan untuk memperoleh laba
4. Semua aktivitas ekonomi dilaksanakan oleh masyarakat (Swasta)
5. Pemerintah tidak melakukan intervensi dalam pasar Persaingan dilakukan secara bebas
6. Peranan modal sangat vital
KEBAIKAN SISTEM EKONOMI PASAR
1. Menumbuhkan inisiatif dan kreasi masyarakat dalam mengatur kegiatan ekonomi
2. Setiap individu bebas memiliki sumber-sumber produksi
3. Munculnya persaingan untuk maju
4. Barang yang dihasilkan bermutu tinggi, karena barang yang tidak bermutu tidak akan laku dipasar
5. Efisiensi dan efektivitas tinggi karena setiap tindakan ekonomi didasarkan atas motif mencari laba
KELEMAHAN SISTEM EKONOMI PASAR
1. Sulitnya melakukan pemerataan pendapatan
2. Cenderung terjadi eksploitasi kaum buruh oleh para pemilik modal
3. Munculnya monopoli yang dapat merugikan masyarakat
4. Sering terjadi gejolak dalam perekonomian karena kesalahan alokasi sumber daya oleh individu Perhatikan bagaimana sistem ekonomi pasar memecahkan persoalannya
Tidak ada komentar:
Posting Komentar